fbpx
Skip to toolbar

Kenali Perbedaan Fintech Syariah dan Konvensional

FINTEKASIA – Secara umum, Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan. Dengan kata lain, keberadaan Fintech telah mengubah mata uang kertas menjadi digital. Tujuannya, agar lebih efisien. Contohnya, apabila Anda melakukan transaksi menggunakan smarphone, seperti membeli makanan atau memesan ojek online, maka itu artinya Anda telah menggunakan Fintech.

Di Indonesia sendiri, perkembangan Fintech dalam 10 tahun terakhir tercatat ada lebih dari 180 perusahaan yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hanya 63 perusahaan saja yang baru tercatat secara resmi. Sedangkan sisanya masih mengajukan surat konfirmasi kepada OJK.

Sebagian besar Fintech di Indonesia memang berazaskan secara konvensional. Namun, baru di tahun 2018 mulai bermunculan beberapa Fintech syariah yang menggunakan dasar-dasar dari aturan agama.

Hingga kini, terhitung baru ada 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK. Sedangkan sisanya, ada lebih dari 90 persen pemain Fintech masih berstatus konvensional.

Lantas, apa perbedaan antara Fintech syariah dengan konvensional?

Perbedaan Fintech Syariah dan Konvensional

Sejatinya, tidak ada perbedaan antara Fintech syariah dengan konvensional. Sebab, keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan.

Perbedaan antara keduanya hanyalah pada akad pembiayaan saja, dimana Fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat agama.

Ada tiga prinsip dasar dari Fintech syariah, yaitu :

  • Tidak boleh maisir (bertaruh).
  • Gharar (ketidakpastian).
  • Riba (jumlah bunga melewati ketetapan).

Selain itu, akad dalam Fintech syariah juga harus sesuai dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Akad Mudharabah adalah teknik kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana. Kedua pihak akan saling bertemu dan menentukan berapa besaran keuntungan yang akan dibagi secara adil. Namun apabila ada kerugian, maka pemilik modal harus bertanggung jawab, kecuali keteledoran yang dilakukan oleh pihak pengelola dana.

Sedangkan akad Musyarakah adalah teknik kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana mereka menggunakan sistem bagi rata. Dengan kata lain, si pemilik modal dan pengelola dana akan mendapatkan keuntungan yang sama, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, apabila ada kerugian, kedua pihak juga harus bertanggung jawab dengan beban yang sama.

Dasar syariah ini dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008, yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut.

Lantas, meskipun berdasarkan syariah, apakah orang yang menunda pembayaran peminjaman akan dikenakan denda?

Bila berkaca kepada fatwa Dewan Nasional Syariah, jawabannya adalah iya. Dasarnya adalah No.17/DSN-MUI/IX/2000, yang mengatur sanksi akan diberikan kepada nasabah yang tidak melunasi hutangnya pada tenggat waktu tertentu.

*

Yuk, update aplikasi KasPro milik kamu dan nikmati mudahnya nabung emas dengan murah hanya di GoldPro! Caranya simple banget, cukup mendaftar di sini. Dan jangan lupa, download aplikasi KasPro di App Store dan Play Store juga ya!

Jual Beli dan Investasi Emas Tabungan Emas Secara Digital
GoldPro
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

FIntekAsia
Logo
Enable registration in settings - general