fbpx
Skip to toolbar

Mengenal Konsep Akad Fintech Syariah

FINTEKASIA – Financial Technology atau Fintech yang bersistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Di tahun 2014, Beehive mendapatkan sertifikat yang pertamanya dengan menggunakan pendekatan peer-to-peer (P2P) Lending marketplace.

Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia, dengan cakupan pasar yang cukup luas.

Berawal dari Beehive inilah, Fintech berbasis syariah pun akhirnya menjalar ke negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.

Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain, yang juga menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perlahan tapi pasti, para pemain Fintech berbasis syariah ini pun mulai menjalar ke Indonesia. Dimana pada tahun 2018, mulai bermunculan beberapa Fintech syariah di Tanah Air, dengan menggunakan dasar-dasar dari aturan agama Islam.

Hingga kini, terhitung terdapat 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sisanya, ada lebih dari 90 persen Fintech masih berstatus konvensional.

Konsep Akad Fintech Syariah

Semua Fintech berbasis syariah ini sama, yakni tidak mengunakan riba, sehingga diklaim aman. Sebab bunga yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Untuk lebih lengkapnya, berikut tiga prinsip syariah yang dimiliki jenis Fintech Syariah ini, yaitu :

  • Tidak boleh maisir (bertaruh).
  • Gharar (ketidakpastian).
  • Riba (jumlah bunga melewati ketetapan).

Selain itu, akad dalam Fintech syariah ini juga harus sesuai dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Akad Mudharabah adalah teknik kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana. Kedua pihak akan saling bertemu dan menentukan berapa besaran keuntungan yang akan dibagi secara adil. Namun apabila ada kerugian, maka pemilik modal harus bertanggung jawab, kecuali keteledoran yang dilakukan oleh pihak pengelola dana.

Adapun akad Musyarakah adalah teknik kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana mereka menggunakan sistem bagi rata. Dengan kata lain, si pemilik modal dan pengelola dana akan mendapat keuntungan yang sama, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, apabila ada kerugian, kedua pihak juga harus bertanggung jawab dengan beban yang sama.

Akan tetapi, meskipun menggunakan dasar syariah, rujukan dasarnya dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008, yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia.

Lalu, apakah orang yang menunda pembayaran peminjaman akan dikenakan denda?

Jika berkaca pada fatwa Dewan Nasional Syariah, maka jawabannya adalah iya (akan tetap dikenakan denda). Dasarnya adalah No.17/DSN-MUI/IX/2000, yang mengatur sanksi akan diberikan kepada nasabah yang tidak melunasi hutangnya pada tenggat waktu tertentu.

*

Yuk, update aplikasi KasPro milik kamu dan nikmati mudahnya nabung emas dengan murah hanya di GoldPro! Caranya simple banget, cukup mendaftar di sini. Dan jangan lupa, download aplikasi KasPro di App Store dan Play Store juga ya!

Jual Beli dan Investasi Emas Tabungan Emas Secara Digital
GoldPro

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

FIntekAsia
Logo
Enable registration in settings - general